Detoksifikasi Gratis Bagi Pecandu Narkoba

Jakarta--Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar program detoksifikasi gratis bagi pecandu narkoba selama sebulan penuh, terhitung sejak 1 Juni hingga 30 Juni 2013. BNN menjanjikan tidak ada proses hukum bagi pecandu yang mendaftar program detoksifikasi gratis itu.

Bagi pembaca yang memiliki saudara atau teman sebagai pecandu, mereka bisa mendatangi ke Polsek atau Polres terdekat se-Jakarta. Setelah mendaftar, pencandu akan diperiksa secara klinis untuk memastikan dirinya dari penyakit lain. Setelah itu mereka mendapatkan perawatan detoksifikasi.

Tidak harus mondok di tempat rehabilitasi, jika hasil diagnosis dokter membolehkan rawat jalan. Ini berlaku untuk pecandu yang dalam kondisi addiktif rendah. "Kalau tinggi, pecandu bisa menginap dan itu gratis," ujar Budyo Prasetyo, Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, saat ditemui di Gedung BNN, Rabu 5 Juni 2013.

Mereka yang ingin sembuh, cukup membawa foto copy KTP sebagai bukti Warga Negara Indonesia, bersedia mengikuti rehabilitasi lanjutan setelah program detoksifikasi usai, dan bersedia menaati peraturan. "Kami bisa dihubungi di nomor hotline 021-80883605 Deputi Bidang Rehabilitasi BNN," katanya.

Selain melalui kantor polisi, BNN juga sudah menyiapkan dua klinik dan bekerja sama dengan LSM sebagai tempat pendaftaran. Dua klinik itu adalah Klinik Sejahtera di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur dan Klinik Kampung Permata di Gedung Posko Terpadu P4GN, Jakarta Barat.

Sumber *

Mencoba Mengukur BMI Bapak Joko Widodo (Jokowi)

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati rupanya perhatian juga dengan kondisi fisik Jokowi. Mega meminta Jokowi agar menggemukkan tubuhnya. Mega menyebut Gubernur DKI Jakarta itu terlalu kurus.

"Pak Jokowi jangan terlalu kurus, malu saya punya gubernur kok kurus. Pak Jokowi semakin hari semakin kurus," jelas Mega di dalam pidato sambutan pembentukan Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) di Muara Angke, Jakut, Sabtu (13/4/2013).

Karena alasan kurus itu, Mega pun kerap mengundang Jokowi, bukan untuk berdiskusi tetapi untuk makan bersama. "Jadi saya biasa mengundang Pak Jokowi bukan membicarakan negara tapi hanya makan-makan saja," imbuhnya.

Mega meresmikan GANTI yang merupakan salah satu sayap PDIP. Organisasi itu digagas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.

Selain Jokowi, dalam acara ini hadir juga Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan politisi-politisi PDIP lainnya.

Mencoba menghitung BMI Pak Gubernur DKI yang dikatakan kurus oleh Ibu Megawati, ini hasilnya:

Klik gambar untuk memperbesar!

Data tinggi badan dan berat badan kami peroleh dari sini

Kemudian untuk perhitungan kami pakai sumber dari Kompas Health.

Hasilnya dapat Anda lihat di gambar samping kiri, ternyata memang Bapak Gubernur DKI Joko Widodo berkategori Berat Badan Kurang.

Semoga dengan perolehan ini Bapak Jokowi bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan asupan gizi sesuai dengan petunjuk yang ada di gambar samping ini, yaitu sekitar 2.288.006 kalori, dengan asumsi bahwa data yang kami peroleh memang masih sama dengan sumber data di atas.

Selamat melakukan program penggemukan Bapak Gubernur DKI, sehingga Ibu Megawati tidak akan merasa malu lagi, semoga, amin.

Sumber: *

Ahok: Puskesmas itu mesti dibagusin dokternya kan?!

Salah satu hambatan yang dirasakan dalam menjalani program kesehatan bagi warga miskin di DKI Jakarta adalah masih kurangnya jumlah dokter di tingkat Puskesmas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun akan menambah kualitas dokter di tingkat Puskesmas.

"Jadi intinya pintu masuk itu dari Puskesmas. Nah Puskesmas itu mesti dibagusin dokternya kan. Dokter-dokter spesialis di puskesmas, termasuk kompetensi jumlah dokter di lini terdepan masih kurang," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (19/2/2013).

Ahok mengakui bila standar gaji dokter di Ibukota masih rendah, sehingga dokter yang ingin berkarier di tataran bawah seperti puskesmas sedikit. Untuk itu dia akan menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) untuk ikut menerjunkan dokter lulusannya ke masyarakat, terutama dokter spesialis.

"Nanti kerja sama dengan FK UI yakni dengan program dokter spesialis turun ke bawah. Jadi intinya pintu masuk itu dimulai dari puskesmas," ujarnya.

Terkait sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang saat ini masih berjalan, Ahok mengakui kalau sistem yang menggratiskan biaya pengobatan bagi warga Ibukota ini masih belum berjalan sempurna. "Karena faktanya KJS itu belum jalan penuh. APBD kan belum bisa kita pakai, Askes juga belum kita tunjuk, jadi itu model lama yang masih diterapkan," ucapnya.

Selain itu, dengan dana yang ada saat ini pihaknya juga masih harus membayar tunggakan utang kepada rumah sakit untuk program KJS pada November dan Desember 2013.

"Kita juga masih ada utang lama, hutang lama yang November dan Desember kan belum bayar. Karena anggaran 2012 tidak pernah cukup untuk Jamkesda. 50 ribu per orang per bulan untuk 1,2 juta rakyat. Tapi faktanya 4,7 juta rakyat kan," tuturnya.

Dia pun berharap bila APBD DKI telah disahkan, maka sistem KJS akan berjalan dengan baik dan merata. Terlebih bila jumlah dokter di puskesmas telah ditambah. "Ini kan dari Kemendagri sudah ketuk palu, ini mau turun anggarannya," imbuh Ahok.

Sumber: *

Dahlan Iskan: PT Kimia Farma Agar Memproduksi Obat Untuk Masyarakat Kurang Mampu

Berkaca dari pengalamannya yang harus mengonsumsi obat hepatitis B, Lamifudin, setiap hari, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mendorong PT Kimia Farma Tbk agar memproduksi obat-obatan yang diperlukan masyarakat kurang mampu.

Dahlan mengatakan, Lamifudin merupakan obat yang harus terus dikonsumsi oleh penderita hepatitis B. Sayangnya, harga obat ini tergolong mahal yaitu Rp1 juta untuk kepentingan sebulan.

"Di Indonesia ada sekitar 20 juta orang yang harusnya minum obat ini. Namun, karena harganya mahal, menjadi tidak terjangkau," kata Dahlan dalam pesan BlackBerry yang diterimaVIVAnews.com, Kamis, 22 Maret 2012.

Mantan bos kelompok media Jawa Pos ini mengatakan, mahalnya jenis obat tersebut disebabkan Lamifudin termasuk obat yang masih harus diimpor.

Padahal, obat tersebut bakal membantu hati yang sudah terjangkit hepatitis B agar tidak terkena sirosis. Inilah yang kemudian bisa menyebabkan munculnya kanker hati.

Terdorong dari pengalaman tersebut, Dahlan telah memerintahkan Kimia Farma untuk memproduksi sendiri obat hepatitis B. Kabarnya, sepekan lalu, Kimia Farma telah memproduksi jenis obat tersebut dengan merek Heplam.

Berbeda dengan Lamifudin yang dihargai Rp1 juta untuk sebulan. Harga obat Heplam hanya dipatok Rp150 ribu untuk pengobatan selama sebulan. "Tidak sampai seperlima dari harga Lamifudin impor," katanya.

Rencananya, Kementerian BUMN bakal meminta Menteri Kesehatan untuk segera meluncurkan obat tersebut di Jakarta. (art)