Mencoba Mengukur BMI Bapak Joko Widodo (Jokowi)

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati rupanya perhatian juga dengan kondisi fisik Jokowi. Mega meminta Jokowi agar menggemukkan tubuhnya. Mega menyebut Gubernur DKI Jakarta itu terlalu kurus.

"Pak Jokowi jangan terlalu kurus, malu saya punya gubernur kok kurus. Pak Jokowi semakin hari semakin kurus," jelas Mega di dalam pidato sambutan pembentukan Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) di Muara Angke, Jakut, Sabtu (13/4/2013).

Karena alasan kurus itu, Mega pun kerap mengundang Jokowi, bukan untuk berdiskusi tetapi untuk makan bersama. "Jadi saya biasa mengundang Pak Jokowi bukan membicarakan negara tapi hanya makan-makan saja," imbuhnya.

Mega meresmikan GANTI yang merupakan salah satu sayap PDIP. Organisasi itu digagas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.

Selain Jokowi, dalam acara ini hadir juga Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan politisi-politisi PDIP lainnya.

Mencoba menghitung BMI Pak Gubernur DKI yang dikatakan kurus oleh Ibu Megawati, ini hasilnya:

Klik gambar untuk memperbesar!

Data tinggi badan dan berat badan kami peroleh dari sini

Kemudian untuk perhitungan kami pakai sumber dari Kompas Health.

Hasilnya dapat Anda lihat di gambar samping kiri, ternyata memang Bapak Gubernur DKI Joko Widodo berkategori Berat Badan Kurang.

Semoga dengan perolehan ini Bapak Jokowi bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan asupan gizi sesuai dengan petunjuk yang ada di gambar samping ini, yaitu sekitar 2.288.006 kalori, dengan asumsi bahwa data yang kami peroleh memang masih sama dengan sumber data di atas.

Selamat melakukan program penggemukan Bapak Gubernur DKI, sehingga Ibu Megawati tidak akan merasa malu lagi, semoga, amin.

Sumber: *

Asuransi Mandiri Bagi Keluarga Mampu

Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai Maret mendatang menerapkan program Asuransi Mandiri sebagai bentuk pelayanan Jaminan Kesehatan bagi warga mampu. Harapannya agar semua warga memperoleh layanan kesehatan. “Mulai Maret kami buka pendaftaran,” ujar Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta, Elvy Effendi, usai membahas program itu dengan Gubernur DIY di Kepatihan, Rabu 1 Februari 2012.

Dia menjelaskan persyaratan untuk peserta asuransi mandiri adalah warga yang tidak ditanggung jaminan kesehatan apa pun. Pemohon juga tercatat minimal selama dua tahun tidak opname, dan minimal telah tinggal di Provinsi DIY selama enam bulan. “Konsep penanggungan biaya dari program ini adalah 1 warga yang sakit akan ditanggung oleh 140 warga sehat,” katanya.

Warga akan diminta menyisihkan dana premi asuransi Rp 90 ribu tiap orang per tahun. Dana itu akan dikelola Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) di provinsi yang dapat dipakai ketika warga sakit dan dibantu Jamkesos dengan klaim maksimal Rp 15 juta. “Tahun 2012 ini target kami bisa dapat 50 ribu orang,” ujar Elvy.

Menurut dia jumlah target itu dalam tahun pertama pelaksanaan asuransi ini ditetapkan sebagai langkah antisipatif jika nanti banyak warga yang mengajukan klaim, sehingga anggaran membengkak. Untuk menghadapi kurangnya anggaran di tahun awal, pemerintah menyiapkan anggaran dalam pos capital risk sekitar Rp 16 miliar.

Peserta asuransi mandiri ini bisa berobat di 45 rumah sakit se-DIY yang bekerja sama dengan Badan Pelaksanan Jamkesos DIY dengan standar pelayanan kelas 3. “Untuk rawat jalan ataupun rawat inap,” kata Elvy. Tahun lalu warga DIY yang belum dilindungi asuransi kesehatan sekitar 47 persen dari 3,5 juta penduduk yang ada.

Anggota Komisi D DPRD DIY Bidang Kesejahteraan Masyarakat Arif Rahman Hakim menilai program pelayanan kesehatan dengan model penerbitan kartu pelayanan belum berjalan efektif. “Masih banyak keluhan tentang pelayanan jaminan kesehatan di berbagai kabupaten,” katanya.

Misalnya, kartu Jamkesos, rumah sakit yang ditunjuk masih terbatas sehingga warga kesulitan mengakses. Prosedur biaya pengobatan juga jadi lebih rumit. Dulu warga yang tak punya kartu bisa secara by passmembayar dengan mengajukan surat keterangan. “Sekarang sudah tak bisa lagi. Mau ke Jamkesos tidak bisa, ke Jamkesda ternyata belum siap,” ujar Arif.

PRIBADI WICAKSONO