BPJS Kesehatan: Dokter Bisa Tekor, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Pemberlakuan BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014 telah menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga kesehatan mengenai metode pembayaran jasa mereka dengan menggunakan sistem kapitasi dan INA-CBGs yang dinilai memiliki kelemahan.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin secara terang-terangan mengatakan sistem kapitasi yang hendak diterapkan bagi para dokter di layanan kesehatan primer (puskesmas) bisa membuat para dokter "tekor" (rugi) atau berkurang pendapatannya akibat bertambahnya jumlah pasien.

"Biaya kapitasi dan INA-CBGs yang terlalu kecil berisiko menyebabkan dokter 'tekor'. Kalau sudah begitu dokter tidak mampu lagi memenui kebutuhan sehari-hari," kata Zaenal.

Ahok: Puskesmas itu mesti dibagusin dokternya kan?!

Salah satu hambatan yang dirasakan dalam menjalani program kesehatan bagi warga miskin di DKI Jakarta adalah masih kurangnya jumlah dokter di tingkat Puskesmas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun akan menambah kualitas dokter di tingkat Puskesmas.

"Jadi intinya pintu masuk itu dari Puskesmas. Nah Puskesmas itu mesti dibagusin dokternya kan. Dokter-dokter spesialis di puskesmas, termasuk kompetensi jumlah dokter di lini terdepan masih kurang," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (19/2/2013).

Ahok mengakui bila standar gaji dokter di Ibukota masih rendah, sehingga dokter yang ingin berkarier di tataran bawah seperti puskesmas sedikit. Untuk itu dia akan menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) untuk ikut menerjunkan dokter lulusannya ke masyarakat, terutama dokter spesialis.

"Nanti kerja sama dengan FK UI yakni dengan program dokter spesialis turun ke bawah. Jadi intinya pintu masuk itu dimulai dari puskesmas," ujarnya.

Terkait sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang saat ini masih berjalan, Ahok mengakui kalau sistem yang menggratiskan biaya pengobatan bagi warga Ibukota ini masih belum berjalan sempurna. "Karena faktanya KJS itu belum jalan penuh. APBD kan belum bisa kita pakai, Askes juga belum kita tunjuk, jadi itu model lama yang masih diterapkan," ucapnya.

Selain itu, dengan dana yang ada saat ini pihaknya juga masih harus membayar tunggakan utang kepada rumah sakit untuk program KJS pada November dan Desember 2013.

"Kita juga masih ada utang lama, hutang lama yang November dan Desember kan belum bayar. Karena anggaran 2012 tidak pernah cukup untuk Jamkesda. 50 ribu per orang per bulan untuk 1,2 juta rakyat. Tapi faktanya 4,7 juta rakyat kan," tuturnya.

Dia pun berharap bila APBD DKI telah disahkan, maka sistem KJS akan berjalan dengan baik dan merata. Terlebih bila jumlah dokter di puskesmas telah ditambah. "Ini kan dari Kemendagri sudah ketuk palu, ini mau turun anggarannya," imbuh Ahok.

Sumber: *

Berawal Dari Gerakan Bebas Rokok: Menang Lomba PHBS Kabupaten Sukoharjo

Prestasi besar seringkali berawal dari sesuatu hal kecil. Hal itu lah yang diraih warga Desa Kepuh, Kecamatan Nguter, Sukoharjo. Dimulai dengan adanya gerakan bebas rokok, satu dari tiga desa yang mewakili Kota Makmur dalam tiga kategori lomba berbeda tingkat provinsi ini berhasil menembus nominasi enam besar desa yang mampu menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di Jawa Tengah (Jateng).

“Awalnya memang dari gerakan bebas rokok yang dilakukan di Dukuh Kedungdowo, lalu didukung oleh masyarakat dan akhirnya Kepuh di menang lomba PHBS di kabupaten,” ungkap Kepala Desa (Kades) Kepuh, Suwito, kepada Espos di sela-sela kesibukannya di Desa Kepuh, Kecamatan Nguter, Jumat (17/2/2012).

Suwito menuturkan kemenangan dalam lomba PHBS tingkat Kabupaten Sukoharjo menjadi pintu masuk bagi desanya mengikuti lomba serupa Provinsi Jateng. Hasilnya, meski masih dalam proses dan belum dapat diketahui, Kepuh dinyatakan masuk nominasi enam besar dari seluruh desa peserta di tingkat provinsi.

Ia menambahkan, gerakan bebas rokok di Kepuh semula digalakkan di tempat orang-orang yang menggelar pesta perkawinan atau kegiatan hajatan lain. Selain dengan alasan ekonomis, program itu dalam rangka promosi kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Gerakan itu pun kemudian mendapatkan dukungan dari warga dan segenap elemen masyarakat tingkat desa di Kepuh.

“Mulai dari PKK, puskesmas, kader-kader kesehatan, dan elemen-elemen lain masyarakat menyambut baik dan bahkan tergerak untuk ikut mendorong keberhasilan program gerakan bebas rokok Kepuh,” ulasnya.

Namun Suwito menyampaikan upaya penerapan PHBS tidak hanya berhenti pada sosialisasi dan penerapan gerakan bebas rokok. Pemerintah Desa Kepuh dengan dukungan warga dan elemen lain masyarakat desa juga mengembangkan ke kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk program Jumat bersih yang dilakukan rutin.

Salah satu warga Plumbungan, Desa Kepuh, Agung, 21, menyebutkan setelah disosialisasikan dalam berbagai acara dan kesempatan, gerakan bebas rokok mulai membuahkan hasil. Dengan kesadaran dan kemauan sendiri warga saat ini telah mengurangi aktivitas merokok saat kegiatan-kegiatan keramaian.

“Barangkali belum semua berhenti (merokok), tapi sudah jarang terlihat saat ada keramaian. Kalau pun ada justru mereka yang datang dari luar daerah,” papar pemuda yang mengaku hanya sesekali pulang kampung karena sedang menimba ilmu di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur.

Secara terpisah, Camat Nguter, Setyo Aji Nugroho, mengemukakan penilaian Desa Kepuh dalam lomba PHBS tingkat Jateng dilakukan Sabtu (4/2) lalu. Ia juga menyatakan unsur yang dinilai lebih menekankan kepada aspek perilaku. Selain keadaan rumah, tuturnya, tim melihat tempat-tempat dan fasilitas umum.

“Aspek penekanannya memang lebih kepada perilaku. Sehingga dengan adanya lomba ini diharapkan masyarakat semakin sadar pentingnya berperilaku hidup bersih dalam rangka kesehatan,” paparnya. Ia menambahkan prestasi Kepuh diharapkan menginspirasi desa-desa lain di Nguter dan Sukoharjo secara umum. Dengan alasan itu, Setyo Aji mengatakan seluruh Kades di Nguter ikut diundang ketika penilaian.

JIBI/SOLOPOS/Triyono